Perkembangan Jalur Transportasi Laut Indonesia

Perkembangan Transportasi Laut Zaman Kerajaan

Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang pernah tumbuh menjadi suatu kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Politik ekspansi untuk mengembangkan sayap dan menaklukkan kerajaan lain di Sumatra dilakukan Sriwijaya secara intensif pada abad ke-7, yaitu pada tahun 690 M.

Bukti kebesaran bangsa Indonesia sebagai negara maritim yang kuat terletak pada kekuatan wilayah pesisir dan laut. Hal ini didukung dengan kekuatan kerajaan yang memiliki armada laut mempunyai kekuatan yang sangat besar di bandingkan dengan kerajaan yang terletak di pedalaman. Kehebatan pelaut-pelaut Indonesia dibuktikan dengan adanya perubahan kebudayaan yang tadinya berorientasi kepada daratan kemudian memiliki kemampuan berlayar.

Majapahit adalah sebuah kerajaan kuno di Indonesia yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1293 hingga 1500 M. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Majapahit menguasai kerajaan-kerajaan lain di semenanjung Malaya Borneo Sumatra Bali dan Filipina. Menurut Negarakertagama, kekuasaannya terbentang di Jawa, Sumatra, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia timur, meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. Pengaruhnya bahkan sampai ke negara-negara asing seperti Siam, Ayuthia, Lagor, Campa (Kamboja), Anam, India, Filipina, China.

Betapa luas wilayah Majapahit sehingga eksistensi Majapahit sangat disegani diseluruh dunia. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Semenanjung Malaya dan dianggap sebagai salah satu dari kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia

Perkembangan Transportasi Laut Zaman Kolonial

Sejak masa kolonial Belanda abad ke -15, masyarakat di tanah air mulai dibatasi berhubungan dengan laut, misalnya larangan berdagang selain dengan pihak Belanda. Ekspansi dilakukan pertama kali oleh bangsa Portugis yang juga menjadi salah satu kerajaan yang besar karena kemampuan maritimnya. Portugis kemudian berhasil menguasai Malaka sebagai salah satu pelabuhan penting pada tahun 1512. Kemudian diperdangangan nusantara VOC menguasainya.


Selama hampir dua abad, VOC menguasai perdagangan asia lewat armada laut yang dimilikinya. Namun kemudian secara resmi dibubarkan pada tahun 1800 karena bangkrut dan perang antara Belanda dan Perancis. Belanda pun membentuk dewan khusus untuk mengelola daerah jajahannya dan menguasai Nusantara yang diberi nama Hindia Belanda.


Pada masa penjajahan, Belanda tidak hanya merebut rempah rempah dan menjajah bangsa Indonesia, tetapi Belanda mengikisan semangat maritim bangsa ini dengan menggiring bangsa ini hanya berkutat sektor agraris demi kepentingan kaum kolonialis. Sejak saat itu, semua kehidupan termasuk laut menghadap ke utara (Eropa). Proses meninggalkan laut berlangsung hingga menjelang kemerdekaan.

Perkembangan Transportasi Laut Zaman Awal Kemerdekaan

Deklarasi Djuanda yang dilaksanakan pada 13 Desember 1957 menjadi momen penting bagi kejayaan dan kedaulatan laut Indonesia. Oleh karena itu,  pada masa Presiden Megawati, melalui Keppres No 126/2001 ditetapkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara yang diperingati setiap tahun.

Deklarasi Djuanda membutuhkan perjalanan panjang sebelum diakui oleh dunia. Berbagai penentangan dari negara adidaya, Amerika Serikat, serta Negara Australia menjadi rintangan yang harus dihadapi. Beruntung, perjuangan diplomasi ini tetap diteruskan oleh Dr Hasyim Djalal dan Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja. Hingga akhirnya,  Deklarasi Djuanda diakui dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB atau United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982.

Diresmikannya Deklarasi Djuanda dalam UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia,  wilayah RI menjadi 2,5 kali lipat menjadi 5.193.250 km² dengan pengecualian Irian Jaya yang saat itu belum diakui secara Internasional. Didasarkan perhitungan 196 garis batas lurus atau straight baselines dari titik pulau terluar, terciptalah garis batas maya yang mengelilingi RI sepanjang 8.069,8 mil laut.

Perkembangan Transportasi Laut Zaman Orde Baru

Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 pada orde baru ini kemaritiman Indonesia mengalami kemunduran karena pembangunan berfokus pada daratan sehingga transportasi laut menjadi tidak terurus kembali.

Perkembangan Transportasi Laut Zaman Reformasi - Sekarang

Setelah Soeharto, B.J Habibie pernah merumuskan Indonesia sebagai benua maritim. Namun kelanjutan B.J Habibie hanya berkuasa dalam kurun waktu yang singkat dan kemudian diganti oleh Gusdur. Gusdur mencoba mengoreksi Orde Baru dengan membentuk kementrian baru yang kemudian dikenal sebagai kementrian kelautan dan perikanan. Sayang semangat Gusdur itu tidak diteruskan dengan cukup semangat oleh Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kini semangat Soekarno tampaknya diwarisi oleh Joko Widodo yang mewacanakan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Advertisements


Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan visi pembangunan Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royongmemberikan harapan dan mengembalikan semangat untuk membangun maritim dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam kelautan. 


Selanjutnya untuk mencapai visi tersebut diturunkan  7 buah misi. Tiga dari tujuh misi tersebut berhubungan dengan maritim dan posisi Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Karenanya, dalam Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo membentuk Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumberdaya. Di samping visi dan misi tersebut, Presiden juga mengetengahkan konsep “Poros Maritim” dan “Tol Laut”.