1. Pengertian Kesejahteraan
Kesejahteraan sosial merupakan usaha perubahan secara sistematis, terarah, dan terencana yang dilaksanakan untuk visi misi pembangunan nasional. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Masyarakat yang mempunyai angka kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas yang rendah, serta memiliki angka ekspektasi hidup dan tingginya jumlah orang yang dapat membaca dapat dikatakan mempunyai kesejahteraan sosial yang tinggi (Setiawan, 2019). Sebaliknya, tingginya kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan masalah serupa menjadi indikasi rendahnya tingkat kesejahteraan sosial.
Berbagai pihak telah mendefinisikan tentang kesejahteraan. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (UU No. 11/2009). Adapun pendapat lain mengatakan kesejahteraan sosial berarti sistem-sistem sosial (jaringan dan lembaga sosial) dan kemampuan orang (individu, keluarga, kelompok atau masyarakat) dalam merespons/memenuhi kebutuhan dasar, melakukan peranan sosial, serta melewati tekanan dan goncangan (Az-Zahrah, 2018).
Kondisi sejahtera ini terjadi ketika suatu kehidupan masyarakat terasa bahagia dan aman dikarenakan dari kesehatan, kebutuhan dasar akan gizi, tempat tinggal, pendapatan, dan pendidikan dapat dipenuhi; serta ketika manusia mendapatkan perlindungan yang menjanjikan dari risiko-risiko besar yang mengancam kehidupannya.. Namun secara sederhana, kesejahteraan ini pada intinya adalah terpenuhinya atau tercapainya segala bentuk kebutuhan hidup, utamanya yang bersifat pokok, meliputi pangan, sandang, papan, perawatan kesehatan, dan pendidikan (Suharto, 2005).
Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial ialah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup hal-hal sebagai berikut.
a. Peningkatan standar hidup
Standar hidup ini merupakan dasar untuk mencapai kesejahteraan. Peningkatan ini dapat dilakukan dimulai dari seperangkat jaminan sosial dan pelayanan sosial untuk seluruh masyarakat. Bahkan perlu ada perhatian khusus untuk komunitas-komunitas masyarakat yang rentan dan kurang beruntung yang sangat membutuhkan perlindungan kehidupan dan sosial.
b. Peningkatan keberdayaan
Upaya ini dapat dilakukan dengan penetapan kelembagaan dan sistem politik, sosial, dan ekonomi yang menjunjung martabat dan harga diri kemanusiaan. Ini dilakukan tidak serta-merta pada wilayah tertentu, melainkan dilaksanakan secara merata di berbagai daerah Indonesia.
c. Peningkatan kebebasan
Peningkatan kebebasan ini dapat dilakukan dengan upaya-upaya melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan yang sesuai dengan standar kemanusiaan, kemampuan, dan aspirasi masyarakat.
2. Indikator Indeks Kesejahteraan
Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengetahui indikator kesejahteraan sosial, seperti indeks kualitas hidup secara fisik, indeks kemajuan sosial, dan yang terbaru indeks pembangunan manusia. Mengukur kesejahteraan harus mengintegrasikan kesejahteraan objektif dan subjektif. Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun mengeluarkan publikasi tentang indikator kesejahteraan rakyat yang menyajikan delapan bidang, mencakup kependudukan, pendidikan, kesehatan dan gizi, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, dan penyelenggaraan sosial lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup (BPS, 2021).
Selain indikator yang diungkapkan oleh BPS, ternyata dari beberapa pihak juga memodifikasi indikator tersebut. Salah satunya menggunakan indeks kebahagiaan masyarakat. Ini mengingat bahwa tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat juga berbeda-beda. Misalnya masyarakat Batak yang menganggap harus tercapainya 3H, yaitu hamoraon (banyak harta), hasangapon (dihormati), dan hagabeon (kesuburan, banyak keturunan). Adapun masyarakat Jawa dengan gemah ripah loh jinawi, artinya tentram, makmur, dan sangat subur tanahnya.
Delapan bidang sesuai standar BPS dapat dikelompokkan menjadi tiga indikator melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjadi suatu indikator dalam mengukur kesuksesan pembangunan sekaligus menjadi tolok ukur kesejahteraan suatu wilayah (Bustamam et al., 2021). Tiga indikator IPM adalah angka harapan hidup pada waktu lahir (life expectancy at birth), angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (mean years of schooling), serta kemampuan daya beli (purchasing power parity). Angka harapan hidup mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat, angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mengukur dimensi pengetahuan atau pendidikan, serta kemampuan daya beli mengukur standar hidup yang layak (BRS, 2021).
Angka harapan hidup saat lahir merupakan rata-rata perkiraan lamanya waktu (dalam tahun) yang bisa dijalani oleh seseorang selama hidupnya. Pentingnya umur harapan hidup terletak pada keyakinan seseorang akan berharganya umur panjang. Secara tidak langsung juga berkaitan dengan berbagai faktor lain seperti nutrisi yang cukup dan kesehatan yang baik (BRS, 2021).
Dimensi pengetahuan merefleksikan kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan. Khususnya pendidikan yang berkualitas baik dan produktif. Penggunaan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dapat memberi gambaran yang lebih relevan terkait dimensi pendidikan beserta perubahannya (BRS, 2021).
Dimensi kemampuan daya beli yang diwakili oleh indikator standar hidup layak menggunakan data Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita dalam pengukurannya. Namun, data tersebut tidak tersedia pada tingkat daerah sehingga memakai alternatif lain, yaitu indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.Indikator pengeluaran riil per kapita dapat menggambarkan pendapatan masyarakat dan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai output dari hasil semakin membaiknya perekonomian (BRS, 2021). Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi IPM, maka dapat dikatakan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan rakyat di suatu daerah atau negara.
Berdasarkan peta di atas, menunjukkan bahwa rata-rata provinsi di Indonesia memiliki IPM tingkat tinggi dan sedang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2021), seluruh provinsi mengalami peningkatan IPM. Sejak tahun 2018, sudah tidak ada provinsi dengan status pembangunan manusia kategori rendah, setelah status pembangunan manusia di Provinsi Papua meningkat dari kategori rendah menjadi sedang. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan kesejahteraan yang cukup signifikan.
Beralih pada konteks capaian kesejahteraan masyarakat negara kita. Indonesia menunjukkan arah positif dalam sejumlah indikator kesejahteraan sosial. Meskipun masih terjadi lonjakan kepadatan penduduk dan tingkat pengangguran. Berdasarkan laporan statistik Indonesia tahun 2022, terjadi peningkatan angka harapan hidup penduduk. Angka harapan hidup mencapai 73,5 tahun atau naik 0,1 dari tahun sebelumnya (Nugraheni, 2022).
3. Faktor yang Memengaruhi Indeks Kesejahteraan
Kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita dan tujuan utama setiap negara. Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) yang harus dicapai. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu negara, kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tolok ukur atas keberhasilan pembangunan di negara tersebut. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu mengetahui faktor yang memengaruhinya.
Kesejahteraan dapat terwujud jika dalam suatu daerah menunjukkan kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan mereka (primer, sekunder, dan lain-lain). Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui kepemilikan aset dan pemenuhan akan kebutuhan hidup yang ada. Aset yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat ini terbagi menjadi lima kelompok, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, ekonomi/keuangan, fisik/infrastruktur, dan modal sosial (Serrat, 2008).
a. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas menentukan arah perkembangan kemajuan kesejahteraan suatu masyarakat. Pengembangan tersebut dapat dipicu dengan pengetahuan dari bidang pendidikan, layanan kesehatan yang memadai, keterampilan, dan pengalaman-pengalaman kerja. Hal ini karena SDM sebagai subjek penggerak, yang bertujuan menaikkan taraf hidup (diri sendiri atau orang lain).
b. Sumber Daya Alam
Sumber Daya Alam (SDA) yang terdapat di bumi dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dapat dikatakan bahwa SDA sangat berpengaruh dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. SDA dapat berupa SDA yang dapat diperbarui dan SDA yang tidak dapat diperbarui.
c. Modal Finansial
Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia membutuhkan alat tukar untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Hal ini dapat berupa tabungan, kredit dan utang (formal, informal), remitansi, pensiun, dan upah. Dengan demikian, keberadaan uang menjadi kebutuhan yang sangat penting. Keberadaan uang ini akan memudahkan manusia untuk mendapatkan kebutuhan yang mereka perlukan.
d. Fisik/Infrastruktur
Keberadaan fasilitas yang dapat mendukung aktivitas dan kehidupan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Sarana dan prasarana seperti pendidikan atau layanan kesehatan akan sangat dibutuhkan untuk membangun masyarakat, baik secara intelektual, jasmani, maupun spiritual. Kesejahteraan masyarakat berbanding lurus dengan keberadaan fasilitas penunjang. Apabila kebutuhan akan sarana dan prasarana terganggu, peningkatan kesejahteraan pada masyarakat juga akan terganggu
e. Modal Sosial
Modal sosial merupakan serangkaian nilai atau norma yang dimiliki oleh kelompok masyarakat yang saling terkait (nilai kepercayaan, jaringan sosial, dan institusi sosial). Kepercayaan memberikan suatu jaminan untuk hidup bersama dan menjalankan kehidupan bersama. Hal ini menyebabkan terbentuknya jaringan sosial. Ketika keduanya terjadi, maka institusi sosial akan terbentuk.
4. Sebaran Indeks Kesejahteraan Penduduk Indonesia
Tingkat pengangguran dan lonjakan jumlah penduduk masih menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan bagi negara kita. Namun siapa sangka, ternyata indikator kesejahteraan masyarakat di Indonesia menunjukkan ke arah yang positif. Sejumlah indikator kesejahteraan sosial di Indonesia membaik.
Indonesia bangkit dari keterpurukan akibat Covid-19. Terjadi peningkatan angka harapan hidup penduduk dalam laporan statistik Indonesia 2022. Tahun 2021 mengalami kenaikan 0,1 angka harapan hidup dari tahun sebelumnya menjadi 73,5 tahun. Bahkan angka harapan hidup Indonesia mencapai 71,7 menurut laporan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) 2020. Angka ini melampaui negara Laos (67,9 tahun), Kamboja (69,9 tahun), Myanmar (67,1 tahun), dan Filipina (71,2 tahun).
Upaya perbaikan kualitas pelayanan kesehatan harus tetap digalakkan. Ini mengingat, meskipun angka harapan hidup mengalami peningkatan, tetapi Indonesia masih berada di peringkat menengah dibandingkan negara maju, seperti Swis (angka harapan hidup 83,8 tahun), Jepang (84,6 tahun), dan Hongkong (84,9 tahun). Berikut data capaian kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
Kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi juga dapat dirasakan. Produk Domestik Bruto (PDB) bergerak ke arah positif menjadi 3,7% (tahun 2021) setelah tahun sebelumnya di minus 2,1% berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Namun sayangnya, Indonesia berada di urutan keempat setelah Singapura, Filipina, dan Vietnam sebagai negara terpadat. Kepadatan penduduk di Indonesia diperkirakan mencapai 142 penduduk per kilometer persegi (tahun 2021). Angka ini mencetak data tren kenaikan dari tahun ke tahun. Sebelumnya, kepadatan tercatat mencapai 136,3 penduduk per kilometer persegi (2017). Kenaikan ini berarti dalam satu tahunnya mencapai peningkatan satu hingga dua penduduk. Laju ini perlu diperhatikan serius oleh masyarakat Indonesia, khususnya pemerintah demi menekan dampak permasalahan-permasalahan pada bidang lainnya.